Galeri 5

Anomali simalakama, politik mesti dibatasi untuk dikembalikan sebagai akses, bukan ekses.
Hukum nggak selamanya berjalan dengan benar, demikian sebaliknya kebenaran nggak selalu berjalan dengan hukum.
Hukum (mungkin) dibuat karena adanya keprihatinan terhadap tata kemasyarakatan, tapi ternyata diejawantah tafsiran prinsip 'kreativitas politik'.
Penganutnya beraliran filsafat akrobatisme dengan paham 'dunia panggung sandiwara'.
Hukum adalah sejarah tentang penindasan, sedangkan Advokat adalah sejarah pembebasan.
Bahkan kebenaran membutuhkan Advokat sebagai mata agar tidak berjalan buta untuk memastikan langkah menuju keadilan.
Seperti elang, binatang lain akan pulang ke sarang untuk menghindari badai tapi tidak dengan elang, masuk dalam arus untuk mencapai ketinggian diatasnya badai.

Lanjutkan

Galeri 4

Salah satu dari tumpukan bukti otentik sejarah bahwa pendorong, pemrakarsa, pendiri, pelaku sejarah dan alat pertahanan Negara Republik Indonesia adalah Advokat, bukan yang lain.
Maka, ma’af kalo kami tidak mau membahas masalah single, multi, federasi, kon-federasi ataupun junitre.
Ada yang lebih penting dari itu, yaitu pelurusan sejarah, peran, fungsi dan keteladanan Advokat kepada rakyat Indonesia yang membutuhkan access to justice tapi dibuat blunder oleh kekuasaan melalui kuasa media yang objektivitasnya dikubur dalam-dalam oleh tumpukan kepentingan.
Advokat tidak mati sekali, tapi dimatikan berkali-kali, maka mohon jangan pedulikan irama samudera politik praktis, rimba lidah berduri dan lumpur kultus ideologi dari mereka yang berhasrat jadi Timun Emas.
...dan jangan sekali-kali melakukan klaim sebagai pendahulu untuk idea ini.

Lanjutkan